Memasuki fase ketiga, IRI Indonesia menempatkan perlindungan hutan tropis sebagai isu lintas sektor yang berkaitan langsung dengan keadilan sosial, tata kelola sumber daya alam, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa isu kehutanan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan menyentuh dimensi kemanusiaan dan masa depan generasi mendatang.

Lebih dari 16 tahun sejak pertama kali masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat belum juga menemukan ujungnya. Di tengah permainan  kepentingan politik dan ekonomi, regulasi yang seharusnya menjadi payung perlindungan bagi masyarakat adat justru terus tertunda, sementara kerusakan lingkungan dan konflik agraria berlangsung tanpa jeda.

Dalam diskusi, MATAKIN menegaskan bahwa keterlibatan umat Khonghucu dalam isu lingkungan perlu dibangun secara bertahap dan berbasis nilai bakti kepada Tuhan, alam, dan sesama. Selama ini, nilai tersebut masih banyak disampaikan sebagai imbauan moral di rumah-rumah ibadah dan belum terimplementasi secara luas dalam program nyata. Oleh karena itu, MATAKIN menilai pentingnya model kerja yang aplikatif agar umat memiliki rujukan konkret untuk berkontribusi.

Dialog IRI–PGI Bahas Penguatan Peran Gereja dan Pemuka Agama dalam Perlindungan Hutan Tropis dan Hak-Hak Masyarakat Adat

Pertemuan menyoroti kebutuhan analisis mendalam terhadap dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap kawasan hutan. Para peserta menilai bahwa keberadaan PSN, meliputi pembangunan infrastruktur, industri ekstraktif, dan perkebunan berskala besar telah menjadi salah satu pendorong utama deforestasi dalam beberapa tahun terakhir. Analisis ini dinilai krusial untuk memahami akar masalah serta memastikan arah program IRI menjawab kebutuhan komunitas terdampak, terutama masyarakat adat dan kelompok rentan di sekitar hutan. Dengan pendekatan berbasis data dan multidisiplin, IRI diharapkan memiliki landasan kebijakan yang kuat untuk advokasi dan kolaborasi di tingkat nasional maupun daerah.